Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan dan Harapan dari Aik Numpas


published on April 17, 2017

Kurang lebih setelah 19 bulan, akhirnya proses pembangunan sarana air bersih (SAB) di Beriri Jarak dan Kembang Kerang Daya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan. Pembangunan ini merupakan bagian dari program Akses Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan yang diinisiasi AQUA Grup bersama dengan Yayasan Masyarakat Peduli (YMP-NTB).  Dengan adanya Sarana Air Bersih ini, sedikit demi sedikit silang pendapat antara warga dua desa dalam mengakses Aik Numpas yang menjadi sumber air, mulai terselesaikan.  Warga bisa menikmati air bersih dari pipa yang mengalir ke rumah mereka.

Abdul Kadir, Kepala Dusun Beriri Jarak Timur RT V, menceritakan bahwa sebelum SAB terbangun, warga menghadapi masalah pendistribusian air yang tidak merata. Ketika tidak kebagian distribusi air, sering kali warga saling tuduh adanya penyumbatan air.  Keterbatasan air juga menyebabkan adanya pekerjaan yang harus ditunda karena menunggu air yang lama dan jauh.  “Tetapi sekarang satu-persatu masalah mulai terselesaikan,” jelasnya.

SAB yang sudah terbangun juga membuat warga tidak lagi harus menghabiskan waktu lama untuk mengambil air. Menurut Inaq Parniun, sebelum SAB terbangun  masyarakat harus mengantri  dari subuh untuk ambil air dan baru pulang pada jam 8 pagi. “Waktu antrinya lama karena  setiap orang berusaha mengisi seluruh ember yang dibawa,”  tutur Inaq Parniun, “Tidak ada yang boleh menyelak antrian, meskipun misalnya dia cuma bawa satu ember.” Dengan memasang sambungan pipa watermeter ke rumah, mereka tidak perlu lagi mengantri air dengan susah payah. Anak sekolah pun tidak perlu lagi jalan  jam 5 pagi untuk mandi di sungai.

Hal yang paling melegakan adalah, warga tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli air. Biasanya untuk kebutuhan air sehari-hari, warga harus mengeluarkan uang 50ribu/tong yang tentunya memberatkan. Itu pun hanya cukup untuk 3-4 hari saja. “Sekarang saya tidak harus membeli air, mencuci juga bisa di rumah, anak-anak juga tidak perlu pergi mengantri untuk mandi pagi ke sekolah,” ujar Inaq Rudi, warga di RT 2.

Namun demikian, terbangunnya sarana air bersih dengan sumber air dari Aik Numpas, tidak serta merta menghilangkan seluruh permasalahan yang ada. Kondisi alam sering kali menyebabkan surutnya debit air di mata air sehingga berdampak pada pengucuran air belum bisa selancar yang diharapkan. Masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. “Semoga pemerintah desa dan dusun tetap memperhatikan air yang dinikmati ini supaya apa yang dirasakan warga yang dulu tidak terulang lagi,” ujar Inaq Mawar, salah seorang warga. Papuk Mustiin menambahkan,"Semoga semua warga lekas mempunyai watermeter.” Namun bagaimanapun, masuknya sistem air bersih telah mendorong kesadaran serta pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa mengenai pentingnya pengelolaan air bersih secara mandiri dan berkelanjutan.

Agar manfaat SAB dapat terus dirasakan warga secara berkelanjutan, warga dan aparat desa Kembang Kerang Raya sepakat untuk membangun unit usaha pengelolaan air di bawah badan usaha milik desa (BUMDES). Sedangkan di Desa Beriri Jarak dibentuklah HIPPAMS (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi). BUMDES melalui unit usaha pengelolaan air dan HIPPAMS membantu warga dalam pemerataan akses air bersih sehingga tidak lagi terjadi perselisihan masalah air. Setelah air berjalan, dibantu pula bagaimana cara pengelolaan uang dari pemakaian air agar nantinya iuran tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan pembangunan di desa. BUMDES pun membuat beberapa peraturan desa sehingga masyarakat Beriri Jarak dan desa-desa lainnya bisa bersama-sama meningkatkan dan menjaga kelestarian sumber mata air yang ada di wilayah tersebur agar tidak berkurang dengan melakukan  sistem reboisasi serta pengelolaan kehutanan  yang baik. Disisi lain adanya BUMDES yang menaungi unit usaha pengelolaan air dan HIPPAMS pun membantu membuka aliran bantuan dari BPMPD karena selama ini prioritas bantuan adalah desa yang memiliki BUMDES. Sesuai aturan pemerintah dan mendagri bahwa suatu desa harus memiliki BUMDES, karena dengan adanya bentuk lembaga atau badan usaha milik desa maka pemerintah pun akan memberi bantuan.